List of all Laws and Regulations related to IP ID

From HAKItree

English    Indonesian

Hak Cipta

• Undang-undang Hak Cipta No 19 tahun 2002

• Hak Cipta (Amandemen dari Undang-undang No 7 tahun 1987) Undang-undang No 12 tahun 1997 (tergantikan)

• Hak Cipta (Amandemen dari Undang-undang No 6 tahun 1982) Undang-undang No 7 tahun 1987 (tergantikan)

• Undang-undang Hak Cipta No 6 tahun 1982 (tergantikan)

Merek

• Undang-undang Merek No 15 tahun 2001

• Merek (Amandemen dari Undang-undang No 19 tahun 1992) Undang-undang No 14 tahun 1997 (tergantikan)

• Undang-undang Merek No 19 tahun 1992 (tergantikan)

• Undang-undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan No 21 tahun 1961 (tergantikan)

Paten

• Undang-undang Paten No 14 tahun 2001

• Paten (Amandemen dari Undang-undang No 6 tahun 1989) Undang-undang No 13 tahun 1997 (tergantikan)

• Undang-undang Paten No 6 tahun 1989 (tergantikan)

Desain Industri

• Undang-undang Desain Industri No 31 tahun 2000

Desain Sirkuit Terpadu

• Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No 32 tahun 2000

Indikasi Geografis

• Lihat "Merek"

Perlindungan Varietas Tanaman

• Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman No 29 tahun 2000

Rahasia Dagang

• Undang-undang Rahasia Dagang No 30 tahun 2000

Lain-lain

• Undang-undang Dasar tahun 1945

• Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

• Kitab Undang-undang Hukum Pidana

• Kitab Undang-undang Hukum Perdata

• Undang-undang No. 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

• Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

• Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

• Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

• Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

• Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

• Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Rancangan Undang Undang Perfilman Tahun 2009

• Undang-undang No 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Thn. 1985 Tentang Mahkamah Agung

• Undang-undang Mahkamah Agung No 14 tahun 1985

• Undang-undang No 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

• Undang-undang Kepabeanan No 10 tahun 1995

• Undang-undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi No 18 tahun 2002

• Undang-undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). No 7 tahun 1994

• Undang-undang No 21 tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)

• Undang-undang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) No 5 tahun 1994

• Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua No 21 tahun 2001

Peraturan Pemerintah

Hak Cipta

• PP Dewan Hak Cipta No 14 tahun 1986

• PP Dewan Hak Cipta (Amandemen dari PP No 14 tahun 1986) No 7 tahun 1989

Indikasi geografis

• PP Indikasi Geografis No 51 tahun 2007

Desain Industri

• PP Pelaksanaan UU 31-2000 tentang Desain Industri No 1 tahun 2005

Desain Sirkuit Terpadu

• PP Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No 9 tahun 2006

Paten

• PP Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten No. 40 tahun 2005

• PP Bentuk dan Isi Surat Paten No 11 tahun 1993

• PP Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang Dilindungi Paten Bagi Produksi Obat di Dalam Negeri No 32 tahun 1991

• PP Komisi Banding Paten No 31 tahun 1995

• PP Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah No 27 tahun 2004

• PP Tata Cara Permintaan Paten No 34 tahun 1991

• PP Pendaftaran Khusus Konsultan Paten No 33 tahun 1991

Varietas tanaman

• PP Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial No 13 tahun 2004

• PP Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Pemerintah No 14 tahun 2004

Merek

• PP Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek No 7 tahun 2005

• PP Komisi Banding Merek No 32 tahun 1995

• PP Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek No 24 tahun 1993

• PP Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek No 23 tahun 1993

Rahasia dagang

• Tidak ada

Lain-lain

• PP Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc) No 29 tahun 2004

• PP Konsultan Hak Kekayaan Intelektual No 2 tahun 2005

• PP Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek No 20 tahun 2005

• PP Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No 75 tahun 2005

• PP No 19 tahun 2007 Perubahan Atas PP No 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

• PP Perubahan Kedua Atas PP 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman No 50 tahun 2001

• PP Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman No 26 tahun 1999

• PP Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan No 20 tahun 2005

• PP Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan No 1 tahun 1989

Keputusan Presiden

Hak Cipta

• Pengesahan WIPO Performances And Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996) No 74 Tahun 2004

• Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat No 25 tahun 1989

• Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works No 18 tahun 1997

• Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia No 38 tahun 1993

• Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Rekaman Suara Antara Republik Indonesia Dan Masyarakat Eropa No 17 tahun 1988

• Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris No 56 tahun 1994

• Pengesahan WIPO Copyrights Treaty No 19 tahun 1997

Indikasi geografis

• Lihat Merek

Desain Industri

• Tidak ada

Desain sirkuit terpadu

• Tidak ada

Paten

• Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral No 83 tahun 2004

• Perubahan Atas Keppres No.83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obatan Anti Retroviral No 6 tahun 2007

• Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations under the PCT No 16 tahun 1997

• Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek No 19 tahun 1995

Varietas tanaman

• Tidak ada

Merek

• Pengesahan Trademark Law Treaty No 17 tahun 1997

• Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek No 19 tahun 1995

• Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek No 20 tahun 2005

Rahasia Dagang

• Tidak ada

Lain-lain

• Keputusan Presiden No 26 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989

• Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual No 4 tahun 2006

• Tim Kerja Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Cipta, Paten, Dan Merek No 34 tahun 1986

• Keputusan Presiden No 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property -Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli 1967 Di Stockholm, dengan Disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) Dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi (2) "Convention Establishing The World Intellectual Property Organization" Yang Telah Ditandatangani Di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967.

• Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization,- No 15 tahun 1997

Keputusan Menteri

Hak Cipta

• Tidak ada

Indikasi geografis

• Lihat merek

Desain industri

• Tidak ada

Desain sirkuit terpadu

• Tidak ada

Paten

• KepMen Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Paten No. M.843-KP.04.11 tahun 1993

• KepMen Pengangkatan Personalia Komisi Banding Paten No M.22-PR.09.03 tahun 2000

• KepMen Penyelenggaraan Pengumuman Paten No M.02.HC.10 tahun 1991

Varietas tanaman

• Tidak ada

Merek

• KepMen Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek No M.23-PR.09.03 tahun 2000

• KepMen Penetapan Biaya Merek No M.02-HC.01.l0 tahun 1993

• KepMen Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain No M.03-HC.02.01 tahun 1991

• KepMen Pemberhentian dan Pengangkatan Penambahan Personalia Komisi Banding Merek No M.51-PR.09.03 tahun 2003

Rahasia dagang

• Tidak ada

Lain-lain

• KepMen Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual No M.11-PR.07.06 tahun 2003

• KepMen Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual No M.09-PR.07.06 tahun 1999

• KepMen Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual No H-72. PR.09.02 tahun 2003

Keputusan Direktur Jenderal HAKI

• KepDirjen Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No H-17.PR.09.10 of 2005

• KepDirjen Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No H01.PR.07.06 tahun 2004

• KepDirjen Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No H08.PR.07.10 tahun 2000

Dokumen lainnya

• Perbandingan antara Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 dan Rancangan Undang-Undang tentang Merek

• Surat Edaran Menteri Kehakiman Pengumuman Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia M.01-HC.01.06 Tahun 1990

Lain-lain

• Konvensi PBB Anti Korupsi