10 March 2010
Marco.org has two interesting discussion pieces about patent and copyright.
In
Software Patents, Richard Stallman talks about why issuing patents to software developers is not a good idea. The basic premise is that the US patent office doesn't have the skills or ability to assess whether software is patentable. Stallman says that even advanced computer scientists can figure out whether two software patents are similar, or indeed whether a patent application is a genuine invention or something that is trivial or already in widespread use.
In
Copyright of Twitter Posts in Practice, Jeffrey Zeldman debates whether twitter posts should be protected by copyright. Leaving aside the question of why anyone would post anything worthy of copyright protection on Twitter, both articles raise the question: what are intellectual property rights for?
At their basic level, intellectual property rights are meant to foster innovation and creativity -- not stifle it. Patents encourage research and development by creating an opportunity for inventors to commercialize their inventions and share their knowledge. That's the whole point. Copyright functions in the same way. If we lose sight of this -- which seems to be the case these days -- then all creativity will be stifled. Software developers should not be worried about patent litigation, just as you and I should not be worried about infringing someone's copyright each time we tweet.
Permalink
| Leave a comment »
10 March 2010
Brunei is hosting 124 representatives from ASEAN member countries and the United States, who are attending a workshop on effective cross-border protection of intellectual property. The event is organized by the ASEAN Secretariat and the US Patent and Trademark Office. Speaking to participants on the opening day, the Brunei Acting Customs Controller, Awang Yahya bin Haji Idris, told participants how trafficking in fake or imitation products has grown through the use of technology, particularly the internet which has become the principal tool for selling these goods. Trafficking in fake pharmaceuticals is of particular concern to ASEAN governments because of the associated health risks.
Permalink
| Leave a comment »
10 March 2010
Fortune has an interesting article about how IP rights can been used effectively to compete in the mobile market. According to Fortune, Apple's lawsuit against HTC has sent its competitors scrambling, creating an opportunity for Microsoft, since Apple's objections appear to relate to the Android operating system. Microsoft, with its strong patent portfolio and sparkling new OS is well placed to step in and offer manufacturers an alternative that is unlikely to see them on the receiving end of costly IP litigation.
Permalink
| Leave a comment »
8 March 2010
Artikel ini adalah salinan dari kolom Brett McGuire di Managing IP. Jika ada pertanyaan maupun komentar mengenai kasus ini, silakan tulis komentar di bawah atau email Brett. Penerjemah Zata Ligouw.
Pengadilan Niaga telah meningkatkan harapan para pemilik merek terkenal dalam menghadapi pekerjaan yang sulit dalam menangani pembajakan merek di Indonesia. Dalam kasus Diageo North America vs Stephen Rudy , Diageo berusaha untuk membatalkan registrasi terdakwa di kelas 25 untuk merek Smirnoff. Rudy memperoleh pendaftaran merek di kelas 25 (pakaian) pada tahun 2004, meskipun pendaftaran merek yang dipegang oleh Diageo di kelas 33 (minuman beralkohol), sebagian sudah ada sejak 1958.
UU Merek memberi wewenang kepada kantor merek untuk menolak permohonan suatu merek yang mirip dengan merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis. UU ini berisi pedoman untuk bagaimana menentukan merek terkenal. Pedoman ini, yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang, mirip dengan Rekomendasi gabungan WIPO tentang Perlindungan Merek Terkenal.
UU Merek tidak mampu memberikan perlindungan yang sama untuk merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa permohonan mungkin ditolak jika merek yang didaftarkan mirip dengan merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Namun, UU mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu, seperti yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, harus dipenuhi. Peraturan Pemerintah ini masih belum diimplementasikan.
Namun demikian, dalam kasus tersebut, Kantor Merek dan Pengadilan Niaga akan melaksanakan kebijaksanaan untuk melarang pendaftaran. Dalam beberapa kasus, Pengadilan Niaga telah menerapkan secara langsung Pasal 16 ayat (3) dari TRIPs. Namun, pendekatan yang lebih umum adalah untuk melarang pendaftaran atas dasar itikad tidak baik. Bukti nyata dari itikad tidak baik tidak diperlukan sebagaimana pedoman UU Merek menyatakan bahwa itikad tidak baik dapat disimpulkan dari kesamaan dengan merek terkenal yang bersangkutan. Dalam hal ini, Pengadilan menerapkan dua alas an tersebut untuk membatalkan pendaftaran Rudy di kelas 25.
Yang menarik dari kasus ini adalah bahwa Kantor Merek, yang dijadikan sebagai terdakwa kedua, menyampaikan bahwa Smirnoff milik terdakwa bukan merek terkenal dan bahwa barangnya tidak sejenis. Hal ini menyebabkan munculnya kekhawatiran bagi praktisi hukum mengenai peran Kantor Merek dalam proses tersebut dan apakah harus berada di posisi seperti itu. Pengajuan Kantor Merek tersebut bisa saja menghalangi penggugat yang potensial dari menyebutkan nama Kantor Merek dalam proses pembatalan merek. Saat ini kita bisa memilih apakah kita akan menyebutkan nama Kantor Merek sebagai salah satu pihak, meskipun ini diset akan berubah ketika perubahan UU Merek Dagang diperkenalkan akhir tahun ini.
Kasus ini menunjukkan bahwa alasan pembatalan untuk menjadi merek terkenal (di mana barang-barangnya berbeda) bisa berhasil di pengadilan niaga Indonesia meskipun adanya pengalaman buruk penggugat asing pada tahun 2008 dan 2009. Persiapan bukti adalah kuncinya. Tampaknya kasus yang gagal terjadi karena kurangnya bukti seperti misalnya menyediakan sertifikat pendaftaran asing dan bukti-bukti ketenaran.
Permalink
| Leave a comment »
6 March 2010
New Zealand’s government is going to have another go at passing its hard-line on-line piracy law. The law was put on hold a year ago after nation-wide protests at the draconian law which would see ISPs forced to cut off internet access to people caught illegally sharing files over the internet.
The new draft law has been watered down considerably. It sets out a system in which an alleged infringer would receive three notices: a detection notice, a warning notice and an enforcement notice. Each notice expires after nine months. The system does not operate like the "three strikes" system found in California. If someone is caught downloading illegal content, they will receive a detection notice. If nine months later they are caught downloading content from the same copyright owner, they will receive a warning notice, and so on. So, if I receive a detection notice for downloading illegal copies of Ayat Ayat Cinta, I can't later receive a warning notice for downloading Avatar, because the copyright owners are different. The same applies to the final enforcement notice.
The law is clearly intended to be used against serial downloaders -- people who download in bulk -- and not the occasional bittorrenter. If passed, the law will come into effect in October.
Permalink
| Leave a comment »
